Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI Apa Dampaknya bagi Masyarakat Miskin?
Agen Berita Poso — Penonaktifan BPJS Kesehatan untuk menonaktifkan sejumlah peserta Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada awal tahun 2026 menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan. Langkah ini mengancam akses layanan kesehatan bagi banyak keluarga miskin yang selama ini mengandalkan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan medis. Menurut data yang diperoleh, sekitar 179.710 peserta PBI di Kabupaten Lebak, Banten, terancam kehilangan akses terhadap jaminan kesehatan akibat penonaktifan ini.
BPJS Kesehatan mengklaim bahwa penonaktifan ini disebabkan oleh ketidaksesuaian data kepesertaan dan ketidakcocokan status kepesertaan dengan data administrasi yang diperbarui. Namun, keputusan tersebut memicu pertanyaan besar tentang kelayakan dan keadilan sistem yang ada, serta dampaknya terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dasar.
Penyebab Penonaktifan Peserta PBI
Program PBI adalah bagian dari skema jaminan kesehatan sosial yang ditujukan untuk masyarakat miskin, dengan biaya iuran ditanggung oleh pemerintah. Namun, sejak awal tahun 2026, BPJS Kesehatan mulai melakukan verifikasi data kepesertaan untuk memastikan bahwa yang terdaftar memang sesuai dengan kriteria penerima bantuan iuran. Dalam proses ini, sejumlah data peserta ditemukan tidak sesuai, baik karena kesalahan administratif maupun ketidaksesuaian status sosial ekonomi.
Penonaktifan ini mempengaruhi 179.710 peserta di Kabupaten Lebak, yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin yang sangat bergantung pada BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan medis gratis atau dengan biaya rendah. Menurut pihak BPJS Kesehatan, mereka telah melakukan pembaruan data dan melakukan pencocokan dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial serta pemerintah daerah setempat.
“Penonaktifan ini disebabkan oleh adanya data ganda atau ketidaksesuaian status sosial ekonomi. Kami akan terus berupaya agar proses verifikasi ini lebih tepat sasaran dan tidak merugikan mereka yang berhak mendapatkan bantuan,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, dalam konferensi pers yang digelar terkait penonaktifan tersebut.
Baca Juga: Kasus Impor Barang KW Bea Cukai KPK Ungkap Ada Setoran Rp 7 Miliar per Bulan
Dampak Penonaktifan bagi Masyarakat Miskin
Penonaktifan peserta PBI berdampak langsung pada akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Sejumlah warga yang sebelumnya tercatat dalam program PBI kini harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperoleh jaminan kesehatan, yang bagi mereka sangat membebani ekonomi rumah tangga.
Salah seorang warga Kabupaten Lebak, Zainab, mengungkapkan kekhawatirannya setelah mengetahui bahwa status BPJS Kesehatannya terancam nonaktif. Sebagai seorang ibu rumah tangga dengan penghasilan rendah, Zainab dan keluarganya bergantung pada fasilitas kesehatan yang disediakan oleh BPJS PBI untuk berobat.
“Saya sudah menggunakan BPJS untuk berobat anak saya yang sakit, dan ternyata diberitahu kalau kartu BPJS saya sudah tidak aktif lagi. Ini sangat menyulitkan kami. Kami tidak punya uang untuk bayar biaya rumah sakit tanpa BPJS,” ujar Zainab.
Hal serupa juga dialami oleh keluarga lainnya. Banyak warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil, di mana fasilitas medis terbatas dan biaya pengobatan di luar BPJS sangat tinggi. Tanpa jaminan kesehatan dari BPJS, mereka merasa terancam oleh tingginya biaya perawatan medis, yang dapat menghancurkan ekonomi keluarga mereka.
Penonaktifan BPJS Respon dari Pemerintah dan DPR
Keputusan penonaktifan ini memicu kritik dari berbagai pihak, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meminta agar BPJS Kesehatan lebih berhati-hati dalam melakukan verifikasi dan penonaktifan. Sejumlah anggota DPR menilai bahwa kebijakan ini bisa merugikan rakyat miskin yang membutuhkan jaminan kesehatan, terutama di tengah krisis ekonomi.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nurul Arifin, mengkritik langkah BPJS yang dinilai tidak cukup memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebelum melakukan penonaktifan.
“BPJS Kesehatan perlu memastikan bahwa seluruh peserta PBI yang memang memenuhi syarat tetap bisa mendapatkan layanan. Jangan sampai ada masyarakat yang terabaikan hanya karena masalah administrasi atau data yang kurang akurat. Kami mendesak BPJS untuk melakukan perbaikan agar tidak ada yang dirugikan,” tegas Nurul Arifin.
Selain itu, Menteri Sosial, Tri Rismaharini, turut menanggapi masalah ini dengan menegaskan bahwa Kementerian Sosial akan memastikan bahwa data peserta PBI yang benar-benar berhak akan tetap dilindungi. Pemerintah pusat juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pembaruan data secara lebih akurat, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki masalah terkait administrasi kepesertaan.
Pembaruan Sistem BPJS Kesehatan
Sebagai upaya mengatasi masalah ini, BPJS Kesehatan berencana untuk terus memperbaiki sistem verifikasi data kepesertaan. Ke depan, BPJS akan menggandeng lebih banyak instansi terkait untuk memverifikasi status sosial ekonomi setiap peserta, agar tidak ada lagi kesalahan dalam penonaktifan peserta yang seharusnya berhak mendapatkan layanan.
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperbarui data kepesertaan dengan melibatkan sistem data terpadu yang melibatkan kementerian terkait, seperti Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah. BPJS juga berencana untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, agar mereka lebih paham tentang mekanisme pendaftaran dan verifikasi data.
