TAKENGON – Di jantung Sulawesi Tengah, di antara bukit hijau dan sungai yang tenang, terdapat sebuah kota kecil bernama Poso. Dahulu, ia dikenal sebagai wilayah yang damai, tempat masyarakat Muslim dan Kristen hidup berdampingan dalam harmoni. Namun, di akhir 1990-an, kedamaian itu hancur berantakan. Tragedi kemanusiaan berdarah meletus, menelan ribuan korban, dan meninggalkan luka yang belum sepenuhnya sembuh hingga hari ini.
Tragedi Poso bukan hanya kisah konflik agama, tetapi juga potret rapuhnya persaudaraan dalam pusaran politik, ekonomi, dan sosial. Ia menjadi pelajaran pahit tentang betapa mudahnya api kebencian menyala ketika keadilan dan kepercayaan runtuh.
Segalanya bermula pada Desember 1998, hanya beberapa bulan setelah reformasi mengguncang Indonesia. Saat negeri ini tengah berjuang menata demokrasi baru, di Poso, ketegangan sosial mulai terasa. Pemicu awalnya sederhana — perkelahian dua pemuda berbeda agama di sebuah pesta di Kelurahan Sayo. Namun, insiden kecil itu menjadi pemantik kebencian yang telah lama tersembunyi.
Baca Juga: Segel Kantor Desa Dewua Poso, Warga Tuntut Pencopotan Kades
Dalam hitungan hari, bentrokan meluas. Rumah-rumah dibakar, tempat ibadah diserang, dan warga dari kedua kelompok terpaksa mengungsi. Konflik ini kemudian dikenal sebagai Kerusuhan Poso Jilid I (1998).
Pemerintah daerah berusaha menenangkan situasi, tetapi benih kebencian sudah tumbuh. Tahun berikutnya, April 2000, bentrokan besar kembali terjadi — kali ini jauh lebih brutal. Ratusan rumah dibumihanguskan, ribuan warga melarikan diri, dan kota Poso berubah menjadi medan pertempuran antariman.
Konflik yang semula dipicu persoalan sosial berubah menjadi perang agama terbuka. Kedua pihak membentuk kelompok bersenjata dengan nama-nama yang menggema di jalanan Poso. Serangan balasan terjadi terus-menerus: desa dibakar, warga disandera, dan pembunuhan dilakukan secara massal.
Kekerasan meluas ke 200 desa lebih di Kabupaten Poso dan Morowali. Berdasarkan catatan lembaga kemanusiaan, lebih dari 1.000 orang tewas dalam rentang waktu 1998–2001. Ribuan rumah ibadah — masjid dan gereja — ikut hancur. Puluhan ribu warga hidup di kamp-kamp pengungsian dengan trauma mendalam.
Melihat situasi yang semakin tak terkendali, pemerintah pusat turun tangan. Ribuan aparat TNI dan Polri dikerahkan ke Poso. Namun, kehadiran mereka belum sepenuhnya menenangkan, karena rasa curiga terhadap netralitas aparat masih tinggi.
Puncaknya, pada Desember 2001, pemerintah menginisiasi “Deklarasi Malino” — sebuah perjanjian damai yang diadakan di Malino, Sulawesi Selatan. Dalam forum ini, tokoh Muslim dan Kristen Poso duduk bersama, difasilitasi oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Jusuf Kalla.
Deklarasi tersebut menghasilkan 10 butir kesepakatan, antara lain penghentian kekerasan, penyerahan senjata, pemulihan hukum, dan rekonstruksi sosial. Butir-butir ini menjadi titik balik menuju perdamaian Poso.
Baca Juga: Bupati Trail Adventure Part II jadi Ajang Silaturahmi Warga Poso
Meski kesepakatan telah ditandatangani, bayang-bayang konflik tidak langsung hilang. Kelompok bersenjata bawah tanah masih beraksi hingga tahun-tahun berikutnya. Teror, bom, dan pembunuhan sporadis masih terjadi, menandai babak baru: terorisme pascakonflik.
Pemerintah kemudian membentuk Satgas Operasi Tinombala untuk menumpas jaringan radikal yang tumbuh di wilayah pegunungan Poso. Namun di tengah ketegangan itu, perlahan tumbuh benih-benih perdamaian sejati melalui jalur budaya dan agama.
Tokoh lintas iman, guru, dan pemuda mulai menginisiasi dialog bersama, program pendidikan perdamaian, dan kegiatan lintas komunitas. Sekolah-sekolah menjadi tempat anak-anak belajar kembali tentang makna kebersamaan tanpa prasangka.
Tragedi Poso bukan hanya luka lokal, tapi cermin bagi seluruh Indonesia. Ia menunjukkan bagaimana perbedaan agama bisa menjadi alat politik ketika keadilan dan kesejahteraan tidak hadir. Konflik ini juga menjadi peringatan bahwa pembangunan tanpa dialog sosial adalah bara dalam sekam.
Kini, dua dekade telah berlalu. Kota Poso perlahan bangkit. Jalan-jalan kembali ramai, pasar-pasar hidup kembali, dan masjid serta gereja berdiri berdampingan seperti dulu. Namun, di balik ketenangan itu, ingatan kolektif tentang darah dan air mata tetap hidup — bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk mengingat.
Hari ini, Poso dikenal bukan lagi sebagai kota konflik, tetapi sebagai “Kota Perdamaian.” Anak-anak dari dua agama yang dulu bermusuhan kini belajar di sekolah yang sama, bermain bersama di lapangan yang sama. Mereka adalah generasi baru yang menolak warisan kebencian.
Tragedi Poso adalah potret kelam sekaligus cahaya harapan. Ia mengajarkan bahwa dendam hanya melahirkan luka baru, tetapi keberanian untuk memaafkan dapat menyembuhkan bangsa.
Di tepi Danau Poso, ketika matahari tenggelam dan airnya berkilau keemasan, masyarakat kini bisa bernafas lega. Suara azan dan lonceng gereja kembali bersahutan di udara — sebuah harmoni yang dulu nyaris musnah.
Poso telah membuktikan, bahwa dari darah dan air mata, perdamaian sejati bisa tumbuh.
